New Brand of Diplomacy to ‘Sell’ Indonesia Abroad

Lambang_Kemlu

Berita pada Jakarta Globe tentang brand baru dari Diplomasi Indonesia menarik untuk kita simak bersama. Kata kuncinya adalah eksplorasi peluang pasar internasional untuk bisnis Indonesia dan mengamankan seluruh kepentingan bisnis Indonesia yang beroperasi di luar negeri. Judul berita pada Jakarta Globe “menjual” Indonesia memiliki arti penting bagi para pelaksana diplomasi Indonesia baik dari kalangan diplomat, politisi, bisnis, akademisi, maupun masyarakat Indonesia di luar negeri. Kepentingan nasional yang mendasari fokus diplomasi Indonesia tersebut juga cukup jelas yakni pembangunan ekonomi nasional. Singkat kata, diplomasi ekonomi menjadi salah satu pilar utama politik luar negeri Indonesia. Sesungguhnya diplomasi ekonomi bukanlah hal baru karena sektor ekonomi merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak dalam pembangunan sejak Indonesia merdeka. Berbagai pelaksanaan diplomasi baik dari mencari pinjaman hutang, memperoleh kemudahan perdagangan, meningkatkan ekspor, kemudahan impor barang yang dibutuhkan, mencari investor asing, transfer teknologi industri, kerjasama sektor keuangan, penanganan kejahatan ekonomi lintas negara, dan lain sebagainya merupakan hal-hal yang penting bagi pembangunan ekonomi negara.

Apakah baru sekarang diplomasi Indonesia fokus pada bidang ekonomi?

Kementerian Luar Negeri RI pernah memiliki Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Luar Negeri (HELN) yang kemudian dihapus karena “masalah” struktural organisasi yang dianggap menyebabkan terjadinya ego sektoral dalam Kemlu, sehingga dihapus oleh Menlu Nur Hassan Wirajuda pada tahun 2001. Nomenklatur Kemlu RI paska 2001 terdiri dari 2 kawasan besar yakni dengan pembentukan Direktorat Asia Pasifik dan Afrika dan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, 2 fokus Direktorat Jenderal pada isu multilateral yakni Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN dan Direktorat Jenderal Multilateral yang fokus pada aspek hubungan luar negeri yang bersifat multilateral, serta Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

Meskipun struktur organisasi di pusat Kemlu telah berubah dengan menghilangkan Dirjen Politik, HELN, dan SosBudPen (Sosial Budaya dan Penerangan), namun struktur di seluruh Kantor Perwakilan RI adalah tetap melanjutkan struktur lama yakni dengan fungsi Politik, Ekonomi, Pensosbud, dan Protkons. Dengan demikian dalam hubungan bilateral, sesungguhnya tidak ada yang berubah karena dalam prakteknya tetap berjalan dengan fokus pembidangan yang sama dengan di masa lalu.

Apa yang sudah berjalan dengan reformasi birokrasi dan struktur di Kemlu sudah berjalan sekitar 15 tahun dan apa yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi sebagai brand baru diplomasi Indonesia seharusnya disikapi sebagai instruksi kepada seluruh Duta Besar pada seluruh Kantor Perwakilan RI untuk “menjual” Indonesia di negara akreditasi. Apakah hal itu berarti fungsi ekonomi menjadi primadona? Tentu tidak demikian membacanya karena Kedutaan Besar adalah Pasukan Elit bagi suatu negara yang berada di titik terdepan setiap negara dalam memperjuangan kepentingan nasional dengan melakukan diplomasi. Kedutaan Besar tidak akan melakukan kegiatan praktis perdagangan ekspor-impor atau menerima investasi asing, tetapi mencari peluang, menghubungkan dan memfasilitasi proses hubungan ekonomi tersebut dengan para pelaku bisnis. Hal itu hanya efektif untuk dilakukan dalam kerjasama tim yang solid dari seluruh fungsi di Kantor Perwakilan termasuk dari unsur atase teknis seperti atase perdagangan, perwakilan BKPM, serta perwakilan kalangan perbankan maupun BUMN bila ada.

Fungsi ekonomi di Kantor Perwakilan RI dalam brand baru diplomasi Indonesia dapat menjadi ujung tombak penerobos peluang bisnis dengan memaksimalkan peranannya dalam berdiplomasi dengan mitranya di negara akreditasi. Namun kesuksesan diplomasi ekonomi Indonesia tidak akan berjalan baik apabila fungsi politik tidak  membangun pondasi hubungan politik yang kuat dengan negara akreditasi, apabila fungsi protkons tidak mengefektifkan pelaksanaan hubungan kekonsuleran, apabila fungsi pensosbud tidak menggiatkan peningkatan saling pengertian melalui program penerangan, sosial dan budaya, dam puncaknya ada ditangan Duta Besar yang harus menjadi panglima perang dalam mengarahkan seluruh fungsi untuk bahu-membahu mencapai sasaran kerja Kantor Perwakilan.

Demikian catatan singkat terhadap brand baru diplomasi Indonesia.

Berita pada Jakarta Globa dapat dibaca sebagaimana aslinya sbb:

Jakarta. Foreign Affairs Minister Retno L.P. Marsudi on Tuesday shared her plans for Indonesia’s “new brand” of diplomacy, particularly in relation to the economy, following the delegation of a new task to all Indonesian envoys: to explore market opportunities for Indonesian businesses and safeguard those that currently operate overseas.

Extending President Joko Widodo’s vision for a foreign policy that is more “connected to the people,” Retno has repeatedly asserted that economic diplomacy is now among the main pillars of Indonesia’s foreign policy — in addition to protecting citizens abroad and increasing the country’s role at the international stage

Retno — in an exclusive interview with the Jakarta Globe — cited the measures she implemented during her terms as ambassador to the Netherlands from 2012-14 as an example of what she now expects Indonesian envoys to practice.

“When I served as ambassador overseas, I regularly inspected shops selling Indonesian items. During one particular visit I found that these items were missing,” the minister began. “I asked the shop owners why these goods were unavailable and they informed me that there had been a problem with the supplier.

“I asked them the name of the importer. I received the contact details and immediately called Jakarta. Afterward, I managed to trace the problem — where and how it started — before making sure that these items once again lined the shelves of the shops I visited,” she said.

The minister added that she expects all Indonesian envoys to adopt the same pro-active mindset, saying: “The time of diplomats and ambassadors sitting pretty in their office is over. They must go into the field to understand out strengths [in a foreign country].

“They must be able to solve problems that can be detrimental to our exports, for example. They must understand local regulations [of the country in which they are stations], so that we’ll be able to enter those markets well.”

In addition to supporting the country’s exports, Indonesia’s new stance on economic diplomacy will also work to attract foreign investment to the archipelago, especially in sectors that are currently the government’s development priorities, including infrastructure, Retno said.

Indonesian embassies and consulates around the world are now tasked with handling inquiries related to foreign businesses interested in investing in the country. Envoys were briefed on the matter during a meeting in Jakarta earlier this month, she said.

“We agreed during the meeting that any Indonesian embassy [to receives inquiries related to business matters] must supply the necessary information in no later than  three working days,” she added.

Other areas of priority in the new diplomatic undertaking include matters related to food and energy resilience.

The Foreign Ministry has established what Retno dubbed an “economic diplomacy delivery unit,” headed directly by Deputy Foreign Minister A.M. Fachir. The unit will deal specifically with the new policy and coordinate with related ministries and state institutions, such as the Ministry of Trade and the Ministry of Industry.

“We must not tire in promoting Indonesia. Ambassadors must change their mindsets to not only maintain, but also boost our nation’s economic diplomacy in a variety of ways,” Retno said.

Speaking at the ambassadors’ gathering, Joko reiterated the policy’s aim of bolstering Indonesia’s exports and pushing the trade deficit into a surplus.

“What I know best is the furniture industry and the market is worth up to $480 billion, but  [Indonesia] benefits from only $1.8 billion of that,” said Joko, a former furniture businessman.

“If ambassadors can promote our products, we can create more opportunities to compete in the international market.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s